Wednesday, 17 August 2016
PENDIDIKAN
PANCASILA
Permasalah
Yang Ada Dalam Masyarakat “Banyaknya Angka Anak Putus Sekolah”. Berdasarkan Laporan Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, setiap menit
ada empat anak yang putus sekolah. Bahkan pada tahun 2010 usia sekolah yakni
7-15 tahun yang terancam putus sekolah sebanyak 1,3 juta.
Berdasarkan laporan Education for All Global
Monitoring Report yang dirilis UNESCO 2011, tingginya angka putus sekolah
menyebabkan peringkat indeks pembangunan rendah. Indonesia berada di peringkat
69 dari 127 negara dalam Education Development Index. Penyebab
banyak terjadinya kasus anak putus sekolah adalah sebagai berikut :
1. Kurang
adanya perhatian dari keluarga, orang tua pada khususnya,
2. Keadaan
ekonomi yang tidak mencukupi,
3. Kurangnya
minat untuk belajar,
4. Faktor
budaya ,
5. Fasilitas
yang kurang.
Solusi
menghadapi permasalah banyaknya angka anak putus sekolah berdasarkan
nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai berikut :
1.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Dalam
sila ini solusi yang diperlukan adalah dengan cara meningkatkan kesadaran diri
terhadap pentingnnya menuntut ilmu sebagaimana kewajiban kita sebagai umat
manusia untuk menuntut ilmu. Maka untuk itu setiap manusia harus lebih
mendekatkan diri terhadap keyakinan masing-masing dan berusaha sekuat tenaga
untuk memenuhi kewajiban kita sebagai manusia. Apalagi untuk pendidikan dini
atau dasar karena ini merupakan proses penting dalam pembentukan karakter
setiap individu untuk ke depannya.
Jika
sudah terpatri bahwa pendidikan itu penting baik tingkat dasar maupun tingkat
tinggi dikarenakan kesadaran tinggi
dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai umat yang memeluk agamaNya. Maka tidak akan
ada yang begitu saja mengabaikan pendidikan dan tidak ada yang putus sekolah
karena suatu hal yang tidak mendesak seperti keadaan ekonomi yang tidak
memungkinkan. Walaupun demikian, jika seseorang memiliki keyakinan menuntut
ilmu itu penting, pasti individu tersebut akan selalu berusaha menuntut ilmu.
2.
Sila
Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
Di Indonesia masih banyak terjadi
kecurangan-kecurangan yang tidak sepantasnya itu dilakukan, karena itu dapat
merugikan banyak pihak baik pemerintah maupun masyarakat yang terkait. Contoh
kasus yang sering terjadi di Indonesia yakni dalam penerimaan siswa baru masih
banyak sekolah yang lebih memilih menerima murid baru yang berani membayar
mahal dibandingkan dengan murid yang berani memberikan nilai yang besar namun
tidak memiliki biaya.
Kasus-kasus ini yang seharusnya
dengan cepat diusut karena tindakan ini adalah tindakan yang salah. Jika masih
seperti ini maka hanya orang-orang tertentulah yang dapat merasakan pendidikan
layak dan bagi orang-orang yang tidak memiliki biaya hanya memendam potensi
yang dimilikinya dengan bekerja sebagai pengamen bahkan pengemis. Indonesia
adalah negara yang sulit untuk memperbaiki dirinnya untuk hal kejujuran
sehingga generasi-generasi bangsa ini ikut terpengaruh.
Merubah pola pikir ini menjadi
segala sesuatu dianggap untuk kepentingan bersama itu sulit, namun jika dimulai
dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab itu ditindak tegas maka
kasus-kasus yang menyebabkan banyaknya angka anak putus sekolah dan enggan
melanjutkan ke tingkatan yang lebih tinggi akan berkurang. Dengan menggunakan
nilai yang terkandung dalam sila ini diharapkan kesadaran bersama pentingnya
keadilan dalam kehidupan sehari-hari ini untuk diterapkan.
3.
Sila
Persatuan Indonesia
Dalam sila ini dilakukan dengan cara
tidak adanya pembedaan antara masyarakat yang berpendidikan maupun tidak
berpendidikan agar tidak terjadi kesenjangan sosial maupun ekonomi di
Indonesia. Karena dengan adannya kesenjangan sosial dan ekonomi Indonesia tidak
akan berkembang menjadi negara maju seperti yang kita dambakan selama ini.
Diharapkan semua golongan baik
pejabat maupun masyarakat mau bersama-sama untuk membangun Indonesia dengan
sumber daya manusianya yang terdidik. Tidak ada yang mementingkan kepentingan
pribadi (korupsi) bagi golongan pejabat dan tidak ada pembedaan antara
masyarakat yang berpendidikan ataupun tidak bagi masyarakat. Sebagai bangsa
Indonesia yang memiliki jiwa persatuan yang kuat sebagaimana para pejuang
terdahulu, kita bersama-sama saling bantu-membantu pihak-pihak yang seharusnya
dibantu. Dengan kita menumbuhkan kesadaran bersama bahwa pendidikan itu
penting.
Banyak cara menuntut ilmu, bukan hanya dengan
sekolah atau pendidikan formal saja, seperti pelatihan skill setiap masyarakat
oleh masyarakat yang berpendidikan secara sukarela. Kegiatan ini diharapkan
menumbuhkan semangat belajar atau menuntut ilmu masyarakat Indonesia.
4.
Sila
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Dalam nilai ini dikhususkan pada
pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Negara Indonesia ini adalah Negara
Demokrasi yang semuanya harus dibicarakan atau dimusyawarkahkan kepada rakyat
bersifat terbuka dan memihak kepada rakyat. Pemimpin harus dapat menentukan
kebijakan yang menguntungkan rakyat namun juga harus dipertimbangkan
keefektifannya dalam berjalannya proses situ jika diterapkan nantinnya.
Banyak program yang bertujuan baik
namun dapat menimbulkan efek negative itu yang harus dikaji ulang sehingga
dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Contohnya kebijakan untuk
sekolah tidak diperbolehkan melakukan pemungutan biaya dalam bentuk apapun
kepada orang tua murid ini dirasa kurang efektif, karena dengan dana alokasi
pendidikan yang terbatas tidak dapat digunakan dalam rangka pemenuhan kualitas
sarana dan prasarana sekolah sehingga tidak berjalanya kegiatan belajar yang
seharusnya baik menjadi buruk karena kurangnya fasilitas sarana dan prasarana
yang memadai.
Jadi dalam memutuskan suatu
kebijakan masyarakat diajak untuk berpendapat terhadap kebijakan itu, karena
masyarakat Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit ini memiliki pemikiran yang
berbeda-beda. Memiliki kebijakan alternative itu penting dikarenakan jika
kebijakan awal itu tidak menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan maka dapat
dengan segera memperbaiki kebijakan sebelumnya yang kurang sempurna. Dengan
dilakukannya hal seperti ini diharapkan pelaksanaan suatu kebijakan dalam
memutus angka anak putus sekolah dapat dilakukan dengan efektiv dan efisien.
5.
Sila
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Kembali lagi kepada pemerintah dalam
pemenuhan hak setiap individu, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan yang
layak dengan tidak membeda-bedakan antara golongan yang satu dan golongan yang
lain. Alokasi dana untuk pendidikan jumlahnya tidak sedikit, namun didalam prakteknya
alokasi dana tersebut sering kali diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab sehingga merugikan semua pihak.
Dalam pemenuhan hak setiap individu
akan efektif jika kejadian-kejadian seperti itu tidak terjadi. Indonesia
merupakan bangsa yang sulit untuk bangkit dalam jeratan kasus ini (korupsi).
Untuk itu pemerintah diharapkan bertindak tegas terhadap kasus-kasus seperti
ini karena ini sangat merugikan dan mengancam kelangsungan hidup bangsa
Indonesia karena banyaknya angka anak yang putus sekolah. Dimulai dari hal ini
Indonesia dapat memperbaiki dan memenuhi hak setiap individunnya khususnnya
untuk memperoleh pendidikan yang layak sehingga masyarakat Indonesia memiliki
semangat untuk melajutkan pendidikannya sehingga dapat mengurangi angka anak
putus sekolah di Indonesia dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia di
Indonesia.
